Jaksa Agung Nilai Perlu Efek Ekonomi Memiskinkan pelaku Korupsi
Jaksa Agung Nilai Perlu Efek Ekonomi Memiskinkan pelaku Korupsi

vt-k.com – Jaksa Agung Burhanuddin meminta segera agar aparat penegak hukum mulai menyesuaikan orientasi penegakan hukum terhadap pelaku korupsi atau KKN. Burhanuddin menilai perlu adanya hukuman disektor pidana dan perekonomian pelaku atau tersangka.
”Kebijakan penegakan hukum wajib memastikan dan menegaskan bahwa hukuman haruslah dapat memberikan deterrent effect yang baik di sektor pidananya dan juga disektor perekonomian pelaku atau tersangka,” kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 November 2020.

Burhanuddin menilai, sangat pentingnya menggabungkan pendekatan pidana dengan pendekatan ekonomi karena pelaku white collar crime memiliki rasio yang sangat tinggi. Hal ini menurutnya terlihat dari modus dan alibi pelaku yang kian canggih dan berkelik.

”Apabila diukur dari canggihnya modus operandidan alibinya, kelas orang yang terlibat dan besaran dana yang dijarah atau di rampok paksa, jelas korupsi atau KKN merupakan kejahatan kelas tinggi yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang salah dan keliru yaitu keserakahan itu indah atau greedy is beautiful,” ujar Burhanuddin.

Untuk para pelaku kejahatan korupsi atau KKN menurutnya, selalu mempertimbangkan antara biaya dan keuntungan yang dihasilkannya. Kalkulasi untung atau rugi tersebut bertujuan untuk menentukan dan memutuskan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukannya tindakan korupsi atau KKN itu.

”Pilihan yang diambil para pelaku Korupsi atau KKN adalah ‘melakukannya’ karena masih sangat menguntungkannya bagi para pelaku. Tidak sedikitpun pelaku korupsi atau KKN yang siap masuk penjara atau dipidana, namun ia dan keluarganya masih akan tetap hidup makmur dari hasil korupsi atau KKN yang telah dilakukan dengan harta yang melimpah,” paparnya.

Dengan dua hal pendekatan ini, ia memastikan ada dua hal positif yang dapat diperoleh. Pertama, perampasan aset ingin memberikan pesan yang sangat kuat kepada para pelaku korupsi kejahatan yang mereka lakukan tidak memberikan nilai tambah finansial, melainkan justru memiskinkan para pelaku kejahatan korupsi .

Serta keduanya, keberadaan harta benda sitaan, barang rampasan, dan benda sita eksekusi sebagai aset, pada akhirnya akan dipandang sebagai sesuatu yang penting.

”Dari sudut pandang tersebut sangat diharapkan bisa menginisiasi munculnya upaya semaksimal mungkin dan terintegrasi secara baik dan teratur di setiap tahapan penegakan hukum, supaya bisa menjaga dan mempertahankan nilai aset yang berasal dari kejahatan korupsi dan KKN dan ada kaitannya dengan tindak pidana tidak berkurang, sehingga aset tersebut bisa segera dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan dapat menghadirkan keadilan ekonomi,” ucapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here