Pernikahan Dibawah Umur
Pernikahan Dibawah Umur

Vt-k.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jawa Tengah Retno Sudewi mengatakan sepertiga penduduk Provinsi Jawa Tengah dari 34,7 juta jiwa adalah anak-anak. Kenaikan jumlah penduduk usia anak-anak ini membengkak saat UU No.16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan secara sah minimal berumur 19 tahun bagi laki-laki atau perempuan.

Menurut Retno, angka perkawinan usia dini di Jawa Tengah melonjak hingga 10,2 persen. Faktor utamanya adalah karena faktor ekonomi, sosial budaya masyarakat, pendidikan, dan hamil di luar nikah. Kasus ini banyak terjadi di daerah Jepara, Pati, Blora, Grobogan, Cilacap, Brebes, Banjarnegara, dan Purbalingga.

Lanjut Retno, pada tahun 2019 jumlah anak laki-laki sebanyak 1.377 dan perempuan sebanyak 672. Namun setelah undang-undang terbaru, hingga bulan September tahun ini jumlah pernikahan anak laki-laki ada 1.070 dan jumlah perempuan ada 7.268 anak.

“Ini harus ada tindak lanjut dari Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak agar perkawinan di usia dini dapat di cegah. Disini harus ada kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan media,” ujar Retno.

Salah satu faktor terjadinya pernikahan di usia dini biasanya karena keluarga dan ekonomi. Contohnya yang menimpa pada sebut saja Ratna dari Kabupaten Rembang. Gadis ini baru berusia 14 tahun yang merupakan keluarga tidak mampu itu nyaris saja dinikahkan dengan seorang pria yang status ekonominya juragan kapal.

Abdul Baastid, salah satu pendamping Pusat Pembelajaran Keluarga ( Puspaga) di Rembang mengatakan, “Kami masih mencari tahu alasan kenapa pernikahan ini terjadi”.

Baastid mendapat pengakuan dari orang tua Ratna, bahwa anaknya dan juragan kapal itu seudah pacaran. Namun di sisi lain Baastid mendengar bahwa pernikahan itu akan ada mahar sebesar Rp 150 juta.

Ketika ada kabar mahar Rp 150 juta di pernikahan ini, Baastid menduga ini ada unsur human trafficking. Namun menurut Polresta Rembang, unsur humman trafficking belum bisa dibuktikan apa bila pembayaran itu belum terjadi.

Baastid mengatakan, “jika menunggu adanya transaksi atau pembayaran baru bisa dikenakan human trafficking, akan sangat terlambat untuk menyelamatkan Ratna. Maka kami akan mencari cara lain untuk menyelamatkannya”.

Kemudian Tim Puspaga Kabupaten Rembang menemukan sebuah fakta yang kuat untuk membatalkan pernikahan Ratna. Ratna mengaku bahwa dia belum mau menikah dan dia masih ingin meneruskan sekolahnya.

Dengan alasan ini Ratna gagal di nikahi. Sekaran dia meneruskan sekolah di Madrasah Aliyah dan tinggal di pesantren. Biaya selama dia sekolah dan biaya hidup di pesantren telah ditanggung oleh pemerintah bahkan banyak donatur yang mampu membiayainya.

Derry Ulum adalah Child Protection Officer UNICEF Indonesia menjelaskan, menurut data BPS tahun 2018 ada 30 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia adalah anak-anak. Dari persentase tersebut maka jumlah anak se Indonesia sekitar 79,55 juta jiwa.

“Bahkan data BPS di tahun 2019, satu dari sembilan anak perempuan usia 20-24 tahun ini melakukan pernikahan usia di bawah 18 tahun. Sementara anak laki-laki, satu dari 100 anak menikah di bawah 18 tahun. Ini baru dari pernikahan yang terdata belum lagi pernikahan yang dilakukan secara siri” kata Derry.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here